Kendal Miliki Delapan Desa Mandiri

Bupati Kendal menyampaikan apresiasi atas kerjasama semua pihak terkait dalam pembangunan desa (foto: Pemkab Kendal)

Tejorejo, Pegandon- Bupati Kendal Mirna Annisa menyampaikan apresiasi atas kerjasama semua pihak terkait dalam pembangunan desa terutama pemerintah desa dan tenaga pendamping desa sehingga Kabupaten Kendal di tahun 2018 dinyatakan bebas desa tertinggal (lebih cepat dari target Pemerintah Pusat pada 2020). Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Desa (TPP P3MD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal Rabu (19/6/2019) di Balai Desa Tejorejo Kecamatan Pegandon.

Bersama pendamping desa, Kabupaten Kendal telah mencapai beberapa prestasi yaitu 8 desa dinyatakan sebagai desa mandiri. Dua desa di antaranya, yaitu Desa Karangdowo dan Nawangsari masuk dalam 100 desa inovatif terbaik di Indonesia. Ada dua desa yaitu Desa Gondang dan Desa Limbangan Kecamatan Limbangan mendapat penghargaan sebagai Desa Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

“Semua tercapai dengan adanya penyaluran Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa sehingga perekonomian dan layanan publik lainnya dapat masuk di tiap desa,” tutur Bupati.

Setiap Desa Bakal Kelola BUMDes

Menurut Sekretaris Dispermasdes Drs. mardi Eko Susilo, M.Par bebasnya Kendal dari desa tertinggal banyak didukung berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kini menjadi 136 buah di seluruh Kabupaten Kendal.

Pemerintah Kabupaten Kendal mewajibkan seluruh desa untuk membentuk badan usaha milik desa atau BUMDes guna mengoptimalkan pemanfaatan dana desa. Dengan demikian, selain pembangunan infrastruktur, dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian secara berkelanjutan.

Anggaran dana desa maupun anggaran bantuan lainnya disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dengan aneka usaha pemberdayaan ekonomi desa diantaranya melalui BUMDes. Usaha-usaha yang didirikan bisa berupa UMKM, Desa Wisata dan penyewaan alat pertanian yang sesuai dengan potensi dan kondisi desa.

Pembentukan BUMDes merupakan prioritas selain pembangunan infrastruktur jalan yang anggarannya diambilkan dari Dana Desa. Namun pembentukan BUMDes juga tidak dipaksakan.

Add Comment